BERAUONLINE.COM, TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau Madri Pani berikan pendapatnya terkait keluhan masyarakat yang menilai lambannya Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam menangani musibah kebakaran yang terjadi di jalan manunggal pada beberapa hari lalu.
Ketua DPRD Berau Madri Pani mengatakan, meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mendengarkan serta melaksanakan yang disampaikan nya, terutama kepada Damkar yang mendapat keluhan dari masyarakat atas keterlambatan dan kurangnya persiapan pada Damkar tersebut, yang dirasakan warga saat terjadi kebakaran pada hari lalu.
“Saya berbicara itu justru seharusnya menjadi perbaikan dan evaluasi-evaluasi kinerja pemerintah agar benar-benar respon dengan OPD-OPD nya. Apa kekurangan dan apa perbaikannya atau evaluasi apa yang harus dilakukan,” ucapnya.
Madri Pani Menyampaikan,ia mengetahui bahwasanya semenjak ia menjadi Ketua DPRD Berau, Kepala BPBD, Tamrin sempat meminta Backup beberapa kali kepada dirinya terkait peremajaan unit Damkar itu.
“Bisa dilihat kalau kepala dinas atau OPD terkait itu melakukan pembohongan ataupun pencitraan di depan umum seketika bencana bisa dicek SIPD kan ada. Kalau memang tidak ada berarti inovasi pekerjaan mereka tidak ada dan tidak efektif,” ucapnya.
Madri Pani juga Menegaskan, sikap bahwa kejadian seperti itu harus menjadi pelajaran Pemerintah Daerah.
“Karena namanya kebakaran dan kebanjiran dan masalah yang lain itu kita tidak bisa menduga kalau kita tidak siap sekarang maka yang berimbas kepada masyarakat,” Ucapnya.
Madri Pani mengapresiasi salah satu masyarakat yang dengan lantang mengatakan Damkar tak dapat memadamkan api secara maksimal, begitu datang mobil Damkar cuma 5 menit sudah tidak bisa digunakan.
Hal seperti inilah seharusnya menjadi evaluasi dari pemerintah daerah agar benar-benar bekerja secara profesional dan melayani masyarakat. Jangan terjebak dengan rutinitas gunting pita peresmian kunjungan ke masyarakat.
Madri Pani mengajak bersama untuk bekerja secara tulus ikhlas dan marilah menyampaikan suatu kebenaran bukan pembenaran, membolak-balikkan hati orang mana yang bekerja sesuai dengan porsi dengan hatinya yang tulus dan ikhlas.
“Silahkan untuk pemerintah daerah kalau apa yang saya sampaikan itu salah agar dapat bantah dan tentunya dengan regulasi regulasi yang ada, jangan merasa, aman dan nyaman seharusnya dia bersyukur ada yang mengingatkan,” tuturnya.
Tidak ada sedikitpun kita mau menekan pemerintah tapi kita mengingatkan kepada pemerintah bekerjalah dengan baik sesuai dengan keinginan untuk menyejahterakan masyarakat yang sering teriak-teriakkan.
“Tetapi pada intinya tidak akan pernah terealisasi tanpa ada evaluasi- evaluasi dari OPD tersebut ya tentunya dari bupati sebagai pengambil kebijakan,” pungkasnya.
Penulis : Roy
Editor : Sofi
