BERAUVISION.COM, TANJUNG REDEB – Gelombang penolakan terhadap Undang-undang Omnibus Law, UU Cipta Kerja, terus terjadi di sejumlah daerah, begitu juga di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Massa aksi kali ini datang dari Pengurus Cabang SPKEP SPSI Berau yang menggelar audience dengan pimpinan DPRD Berau dan perwakilan dari pemerintah daerah.
Pertemuan dilakukan di ruang rapat gabungan komisi kantor DPRD Berau Jl Jendral Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada, Selasa (13/10/2020).
Ketua dewan pimpinan cabang SPSI Berau, Munir, menyebutkan audience dilakukan dengan berbagai pertimbangan termasuk pandemi Corona atau covid-19 yang masih mewabah saat ini.
“Agenda kami awalnya aksi damai dengan estimasi massa 5 ribu orang, namun setelah mempertimbangkan beberapa hal termasuk karena pandemi covid-19 maka kami pikirkan keselamatan anggota,” jelas Munir dihadapan ketua DPRD Berau.
“Sehingga ada masukan aksi damai bisa dilakukan di ruangan ini (ruang rapat gabungan DPRD) sehingga aspirasi kami bisa terserap dan juga meminta DPRD Berau dan Pemda mengakodir tuntutan kami soal penolakan Omnibus Law khusus di klaster ketenaga kerjaan,” tuturnya.
Meski demikian buruh yang tergabung dalam DPC SPKEP SPSI Berau mengancam bakal melakukan aksi dengan turun ke jalan bila tuntutannya tidak dipenuhi.
“Hari ini kami aksi damai, jika memang tutuntan kami tidak terpenuhi, maka massa yang lebih besar akan diturunkan untuk menuntut pencabutan UU Omnibus Law,”tegasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya penolakan UU Cipta Kerja, Omnibus Law juga datang dari Aliansi Mahasiswa Berau Bergerak (Ambur)
Mereka menggelar unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, pada Senin (12/10/2020) kemarin.
Tepat di depan gedung wakil rakyat, peserta aksi dari berbagai organisasi kemahasiswaan itu, memblokade jalan.
Petugas Kepolisian, TNI, Satpol-PP mengawal dan mengamankan jalannya unjuk rasa bahkan mengalihkan arus lalu lintas didepan kantor DPRD Berau.
Hingga berita ini diterbitkan , serikat buruh dan DPRD masih terus melakukan pembahasan terkait penolakan UU Omnibus Law.
Penulis : Tim
